Penduduk Indonesia yang sebagian besar hidup di daerah pedesaan dengan menempati ribuan pulau Nusantara sudah mengenal adanya usaha kerajinan semenjak ribuan tahun yang silam. Pada saat tersebut usaha kerajinan dapat mendukung kehidupan mereka, seperti antara lain kerajinan keris, kapak, panah, tombak, tenun, batik. dan anyaman. Namun dalam perkembangan lebih lanjut, industri kerajinan berkembang sesuai dengan corak, dan ciri khas masing-masing suku bangsa yang pada umumnya mencerminkan ciri budaya dan tingkat peradaban masing-masing daerah. Adanya kondisi yang demikian, menyebabkan semakin memberikan warna yang khas pada khasanah kerajinan di tanah air. Namun pada sisi lain, keberadaan para perajinnya dari waktu ke waktu tetap saja bersahaja, baik dalam segi keterampilan, pengetahuan, terlebih tingkat kesejahteraannya. Keadaan ini merupakan tantangan dan permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian bagi usaha penanggulangannya khususnya dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja mereka sehingga kesejahteraannya dapat meningkat.

Produk kerajinan sebagai hasil kreasi dan perpaduan budaya, kiranya merupakan salah satu perspektif yang mampu menjadi alternatif penanggulangan masalah baik yang berllngkup seni budaya maupun ekonomi.

Dengan pesatnya perkembangan karya cipta kerajinan dan teknologi produksinya telah menempatkan produk kerajinan sebagai bidang usaha industri yang mampu memberikan lapangan kerja yang potensial sehingga dapat menyumbangkan andilnya bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan perajinnya dan pendapatan negara.

Dengan semakin disadarinya peranan dan arti penting dari keberadaan industri kerajinan sebagai suatu wahana pemerataan pendapatan, penciptaan usaha baru serta upaya pelestarian hasil budaya bangsa, maka celah-celah keberadaannya mulai tersimak dan menggugah tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai kalangan, utamanya mereka yang erat kaitannya dengan seni budaya kerajinan itu sendiri, seperti para pencinta peminat barang-barang seni dan kerajinan, tokoh masyarakat dan para seniman serta para ahli yang menggeluti bidang seni dan kerajinan.

Kerajinan sebagai wahana pelestarian dan peningkatan mutu seni budaya, kerajinan sebagai industri yang mampu memberi lapangan kerja dan sumber penghidupan masyarakat, kerajinan sebagai unsur penghasil devisa negara, merupakan faktor yang mendorong pemerintah untuk bersama-sama masyarakat memikirkan bentuk wadah peran serta bersama dalam mengangkat derajat kerajinan.

ltikad dan kesepakatan tokoh masyarakat seni budaya kerajinan untuk memberikan sumbangsihnya bagi upaya penataan dan mengembangkan b|dang kerajinan yang bersifat nasional tersebut, akhlrnya terealisasikan dalam ujud organisasi yang diberi nama Dewan Kerajinan Nasional.

MASA PERINTISAN

Menyadari bahwa para wanita desa memainkan peranan penting dalam perekonomian desa baik sebagai petani, perajin. pedagang dan sekaligus sebagai konsumen yang dapat membawa perubahan daerah pedesaan, maka hal tersebut memerlukan bekal motivasi, pengetahuan, ketrampilan, dan kewirausahaan.

Seiring dengan semakin intensifnya penggunaan teknologi dalam pembangunan pertanian, maka banyak tenaga (buruh) pertanian yang kehilangan mata pencahariannya.

Atas dasar pertimbangan pada keadaan tersebut, kerajinan dan industri rumah tangga dapat menjadi sumber mata pencaharian baru bagi warga desa.

Atas dorongan pemerintah agar masyarakat ikut merumuskan konsepsi terhadap masalah yang besar dan strategis tersebut, maka berbagai organisasi kemasyarakatan dan politik menyelenggarakan pembahasan bersama pemerintah, khususnya instansi yang langsung terkait yakni Departemen Perindustrian dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Hasil-hasil pembahasan bersama pada tahun 1975 tersebut berupa saran tentang bentuk dan substansi pendidikan luar sekolah yang bersifat fungsional dalam rangka peningkatan pengetahuan dan ketrampilan kerja (yang kemudian dikenal dengan program Paket A dan B).

Sementara itu, pada tahun 1977 dirumuskan saran pada pemerintah bahwa kerajinan dan industri rumah tangga merupakan salah satu lapangan usaha penting untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Disarankan pula agar dibentuk badan untuk mengembangkan usaia kerajinan dan industri rumah tangga yang bersifat nasional, berstatus non pemerintah dengan dukungan pemerintah, dan beranggotakan pengusaha kerajinan, seniman, tokoh masyarakat, sedangkan unsur pemerintah sebagai pembina.

Perhatian juga dimintakan pada Pemerintah pada beberapa hal yang dihadapi oleh masyarakat perajin antara lain :

  1.  Perkreditan Kredit permodalan kepada peng usaha lemah benar-benar di terima kepada para perajin dengan persyaratan yang mudah dijangkau.
  2. Bahan Baku: Pelestarian tersedianya bahan baku dengan harga yang layak dan mudah didapat.
  3. Produksi: Agar diarahkan sesuai dengan bahan baku yang tersedia dengan mutu dan desainnya.
  4. Teknologi: Agar diarahkan pada teknologi tepat guna dengan memperhatikan esensi dan padat karya.
  5. Pemasaran: Agar diciptakan kondisi yang kondusuf untuk produksi dalam negeri. khususnya produk kerajinan dan industri rumah tangga.
  6. Tata Niaga: Perlu diciptakan tata niaga yang sehat.
  7. Promosi: Perlu lebih ditingkatkan promosi keluar negeri.
  8. Perlindungan: Perlu kebijaksanaan perlindungan secara langsung maupun tidak langsung berupa larangan dan perpajakan.
  9. Pendidikan dan Latihan: Prioritas bimbingan dan penyuluhan bagi masyarakat pedesaan dalam kerajinan dun industri rumah tangga.
  10. Koperasi: Agar ditingkatkan pembinaan koperasi sebagai unit ekonomi yang kuat bagi para perajin dan industri rumah tangga

Langkah-langkah penulisannya yang terkoordinir baru dapat dimulai pada tahun 1978. Atas dasar konsultasi dan dorongan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan cq. Dirjen Kebudayaan dan Departemen Perindustrian cq. Dirjen Industri Kecil, Ny. Nani Soedarsono, SH seorang pencinta seni dan budaya lndonesia dibantu sebuah Tim mengambil prakarsa untuk mengadakan pembahasan yang mendalam meliputi:

  • Prinsip-prinsip yang akan dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggamn Rumah Tangga Dewan Kerajinan Nasional.
  • Personalia yang diharapkan duduk dalam Dewan.
  • Forum yang digunakan untuk membentuk Dewan.

Masa perintisan itu diperlukan untuk dapat menyajikan konsep tentang Dewan Kerajinan Nasional secara lengkap sehingga dapat lebih mempermudah persiapan tahap berikutnya.

Prinsip prinsip yang akan dituangkan dalam AD dan ART itu meliputi: nama, waktu dan kedudukan, sifat dan fungsi, azas dan tujuan, usaha, keanggotaan, kewajiban dan hak anggota, susunan, kewajiban dan wewenang pimpinan, dewan pelindung dan dewan pertimbangan, pengaturan tentang keuangan, musyawarah dan rapat-rapat, korum dan pengambilan keputusan serta ketentuan pembubaran dewan dan perubahan anggaran dasar.

Sementara itu disadari pula bahwa untuk menjamin lancarnya usaha organisasi profesional dan fungsional di bidang kerajinan, perlu ada hubungan yang erat dengan figur dan instansi yang terkait serta bertanggung jauab dalam pembinaan dan pengembangan, serta mempunyai fungsi dan wewenang di bidang kerajinan.

Pembicaraan pendahuluan dengan Departemen Perindustrian dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang bertanggung jawab dl bidang industri dan seni budaya dipimpin oleh Ny. Nani Soedarsono, SH dan akhirnya menghasilkan keputusan untuk menerbitkan Surat Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 3 Maret 1980 tentang Pembentuk dan Dewan Kerajinan Nasional.