Sejarah

Kerajinan sebagai suatu perwujudan perpaduan ketrampilan untuk menciptakan suatu karya dan nilai keindahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan suatu kebudayaan. Kerajinan tersebut tumbuh melalui proses waktu berabad-abad. Tumbuh berkembangnya maupun laju dan merananya kerajinan sebagai warisan yang turun temurun tergantung oleh beberapa faktor. 

Di antara faktor-faktor yang berpengaruh adalah transformasi masyarakat yang disebabkan oleh teknologl yang semakln modern, minat dan penghargaan masyarakat terhadap barang kerajinan dan tetap mumpuninya para perajin itu sendiri baik dalam menjaga mutu dan kreativitas maupun dalam penyediaan produk kerajinan secara berkelanjutan.

Bangsa Indonesia dikaruniai Tuhan Yang Maha Esa dengan keanekaragaman kekayaan khasanah budaya dan limpahan kekayaan alam yang dapat dlolah untuk mengungkapkan ketinggian nilai-nilai budaya tersebut dalam bentuk barang kerajinan. Hamparan pulau pulau Nusantara ini telah tumbuh dan mentradisi akan kerajinan yang beraneka ragam, ibarat indahnya hamparan bunga setaman yang berwarna-warni. 

Dari ukiran kayu Asmat di ujung timur hingga sulaman kain Aceh di ujung barat. Dari barang kerajinan kerang Halmahera di ujung utara hingga ukiran kayu cendana pulau di Timur di ujung selatan dari Nusantara yang indah ini.

Bahkan di sela sela batas wilayah tersebut masth terdapat banyak aneka kerajinan yang kharismatis seperti kain tenun songket Sumatera Barat, kain tapis Lampung, keramik gerabah, wayang golek, topeng kayu Jawa Barat, wayang kulit, batik, kerajinan perak dari Jawa Tengah dan Yogyakarta, berbagai anyaman dari seluruh Pulau Jawa dan berbagai patung kayu Bali, ukiran kayu dan peralatan perang jaman kerajaan tempo dulu di Madura, tenun ikat Sulawesi Selatan dan lain sebagainya.

Melalui tahapan pembangunan (Repelita) bangsa Indonesia telah berhasil meningkatkan taraf kesejahteraannya meskipun kondlsmya belum merata dan optimal.

Untuk mencapai itu semua telah diperlukan teknologi dan penopang penopang modern lain. Masuknya arus teknologi dan sistem kerja baru telah menimbulkan berbagai pergeseran tata kehidupan masyarakat.

Teknologi baru khususnya teknologi pertanian di daerah pedesaan dl samping telah meningkatkan kesejahteraan, juga telah menimbulkan banyak waktu terluang bagi petani atau masyarakat khususnya buruh tani wanita, agar dapat mengurangi terjadinya pengangguran.

Di samping teknologi pertanian maka teknologi kimia berupa barang barang plastlk yang diproduksi secara masal dan mudah dibentuk menurut desain yang dikehendaki, dikemas secara menarik dan praktis telah memudahkan penyebarannya baik dalam negeri maupun ekspor dan sekaligus mengawetkan isi kemasannya.

Tentulah teknologi transportasi dan komunikasi memudahkan perpindahan manusia, barang dan informasi dari daerah perkotaan ke pedesaan dan sebaliknya.

Dari luas dan kedalaman pengaruh teknologi tersebut ke suatu daerah akan memberi dampak terciptanya proses transformasi dari masyarakat tradisional agraris ke industri modern yang dapat menopang pengembangan usaha kerajinan daerah. Semakin pentingnya kedudukan kerajinan disebabkan fungsinya sebagai media pelestarian dan peningkatan mutu nilai budaya. Dan adanya proses transformasi tersebut menyebabkan usaha kerajinan yang dahulu dikelola secara sambilan kini telah dikelola secara bisnis, sehingga menempatkan usaha kerajinan sebagai sumber penghidupan utama bagi masyarakat perajin di pedesaan.

Kerajinan sebagai produk ekonomi menduduki peran penting dalam rangka kebijaksanaan ekspor non migas karena dalam lima tahun terakhir ini ekspornya telah mencapai US$ 500 juta per-tahunnya. Oleh karena itu usaha kerajinan semakin mampu berkiprah dalam pembangunan termasuk dalam penyediaan lapangan usaha baru.

Menyadari akan kelangsungan hidup dari kerajinan yang menopang kehidupan berjutajuta keluarga yang dihadapkan pada kemajuan teknologi industri di satu sisi dan pelestarian nilai budaya bangsa yang harus tercermin dalam produk kerajinan, maka dipandang perlu adanya wadah partisipasi masyarakat bertaraf nasional yang berfungsi membantu dan sebagai mitra pemerintah dalam membina dan mengembangkan kerajinan. Itulah yang melatarbelakangi berdirinya Dewan Kerajinan Nasional.

Mengangkat martabat kerajinan sebagai karya cipta yang bernilai seni budaya dan ekonomi melibatkan berbagai sektor pembangunan seperti perindustrian, kebudayaan, koperasi, pariwisata, perdagangan, dunia usaha, dan perbankan.

Ketua Umum Dekranas

Nelly Adam Malik

1980–1983

Karlinah Umar Wirahadikusumah

1983–1988

E.N. Sudharmono

1988–1993

Tuty Tri Sutrisno

1993–1998

Ainun B.J Habibie

1998–1999

MUFIDAH JUSUF KALLA​

2005–2009

Herawati Boediono

2009–2014

MUFIDAH JUSUF KALLA​

2015–2019

Hj. Wury Ma’ruf Amin

2019–2024

Proses Terbentuknya DEKRANAS

Penduduk Indonesia yang sebagian besar hidup di daerah pedesaan dengan menempati ribuan pulau Nusantara sudah mengenal adanya usaha kerajinan semenjak ribuan tahun yang silam. Pada saat tersebut usaha kerajinan dapat mendukung kehidupan mereka, seperti antara lain kerajinan keris, kapak, panah, tombak, tenun, batik. dan anyaman. Namun dalam perkembangan lebih lanjut, industri kerajinan berkembang sesuai dengan corak, dan ciri khas masing-masing suku bangsa yang pada umumnya mencerminkan ciri budaya dan tingkat peradaban masing-masing daerah. Adanya kondisi yang demikian, menyebabkan semakin memberikan warna yang khas pada khasanah kerajinan di tanah air. Namun pada sisi lain, keberadaan para perajinnya dari waktu ke waktu tetap saja bersahaja, baik dalam segi keterampilan, pengetahuan, terlebih tingkat kesejahteraannya. Keadaan ini merupakan tantangan dan permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian bagi usaha penanggulangannya khususnya dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja mereka sehingga kesejahteraannya dapat meningkat.

Produk kerajinan sebagai hasil kreasi dan perpaduan budaya, kiranya merupakan salah satu perspektif yang mampu menjadi alternatif penanggulangan masalah baik yang berllngkup seni budaya maupun ekonomi.

Dengan pesatnya perkembangan karya cipta kerajinan dan teknologi produksinya telah menempatkan produk kerajinan sebagai bidang usaha industri yang mampu memberikan lapangan kerja yang potensial sehingga dapat menyumbangkan andilnya bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan perajinnya dan pendapatan negara.

Dengan semakin disadarinya peranan dan arti penting dari keberadaan industri kerajinan sebagai suatu wahana pemerataan pendapatan, penciptaan usaha baru serta upaya pelestarian hasil budaya bangsa, maka celah-celah keberadaannya mulai tersimak dan menggugah tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai kalangan, utamanya mereka yang erat kaitannya dengan seni budaya kerajinan itu sendiri, seperti para pencinta peminat barang-barang seni dan kerajinan, tokoh masyarakat dan para seniman serta para ahli yang menggeluti bidang seni dan kerajinan.

Kerajinan sebagai wahana pelestarian dan peningkatan mutu seni budaya, kerajinan sebagai industri yang mampu memberi lapangan kerja dan sumber penghidupan masyarakat, kerajinan sebagai unsur penghasil devisa negara, merupakan faktor yang mendorong pemerintah untuk bersama-sama masyarakat memikirkan bentuk wadah peran serta bersama dalam mengangkat derajat kerajinan.

ltikad dan kesepakatan tokoh masyarakat seni budaya kerajinan untuk memberikan sumbangsihnya bagi upaya penataan dan mengembangkan b|dang kerajinan yang bersifat nasional tersebut, akhlrnya terealisasikan dalam ujud organisasi yang diberi nama Dewan Kerajinan Nasional.

MASA PERINTISAN

Menyadari bahwa para wanita desa memainkan peranan penting dalam perekonomian desa baik sebagai petani, perajin. pedagang dan sekaligus sebagai konsumen yang dapat membawa perubahan daerah pedesaan, maka hal tersebut memerlukan bekal motivasi, pengetahuan, ketrampilan, dan kewirausahaan.

Seiring dengan semakin intensifnya penggunaan teknologi dalam pembangunan pertanian, maka banyak tenaga (buruh) pertanian yang kehilangan mata pencahariannya.

Atas dasar pertimbangan pada keadaan tersebut, kerajinan dan industri rumah tangga dapat menjadi sumber mata pencaharian baru bagi warga desa.

Atas dorongan pemerintah agar masyarakat ikut merumuskan konsepsi terhadap masalah yang besar dan strategis tersebut, maka berbagai organisasi kemasyarakatan dan politik menyelenggarakan pembahasan bersama pemerintah, khususnya instansi yang langsung terkait yakni Departemen Perindustrian dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Hasil-hasil pembahasan bersama pada tahun 1975 tersebut berupa saran tentang bentuk dan substansi pendidikan luar sekolah yang bersifat fungsional dalam rangka peningkatan pengetahuan dan ketrampilan kerja (yang kemudian dikenal dengan program Paket A dan B).

Sementara itu, pada tahun 1977 dirumuskan saran pada pemerintah bahwa kerajinan dan industri rumah tangga merupakan salah satu lapangan usaha penting untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Disarankan pula agar dibentuk badan untuk mengembangkan usaia kerajinan dan industri rumah tangga yang bersifat nasional, berstatus non pemerintah dengan dukungan pemerintah, dan beranggotakan pengusaha kerajinan, seniman, tokoh masyarakat, sedangkan unsur pemerintah sebagai pembina.

Perhatian juga dimintakan pada Pemerintah pada beberapa hal yang dihadapi oleh masyarakat perajin antara lain :

  1.  Perkreditan Kredit permodalan kepada peng usaha lemah benar-benar di terima kepada para perajin dengan persyaratan yang mudah dijangkau.
  2. Bahan Baku: Pelestarian tersedianya bahan baku dengan harga yang layak dan mudah didapat.
  3. Produksi: Agar diarahkan sesuai dengan bahan baku yang tersedia dengan mutu dan desainnya.
  4. Teknologi: Agar diarahkan pada teknologi tepat guna dengan memperhatikan esensi dan padat karya.
  5. Pemasaran: Agar diciptakan kondisi yang kondusuf untuk produksi dalam negeri. khususnya produk kerajinan dan industri rumah tangga.
  6. Tata Niaga: Perlu diciptakan tata niaga yang sehat.
  7. Promosi: Perlu lebih ditingkatkan promosi keluar negeri.
  8. Perlindungan: Perlu kebijaksanaan perlindungan secara langsung maupun tidak langsung berupa larangan dan perpajakan.
  9. Pendidikan dan Latihan: Prioritas bimbingan dan penyuluhan bagi masyarakat pedesaan dalam kerajinan dun industri rumah tangga.
  10. Koperasi: Agar ditingkatkan pembinaan koperasi sebagai unit ekonomi yang kuat bagi para perajin dan industri rumah tangga

Langkah-langkah penulisannya yang terkoordinir baru dapat dimulai pada tahun 1978. Atas dasar konsultasi dan dorongan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan cq. Dirjen Kebudayaan dan Departemen Perindustrian cq. Dirjen Industri Kecil, Ny. Nani Soedarsono, SH seorang pencinta seni dan budaya lndonesia dibantu sebuah Tim mengambil prakarsa untuk mengadakan pembahasan yang mendalam meliputi:

  • Prinsip-prinsip yang akan dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggamn Rumah Tangga Dewan Kerajinan Nasional.
  • Personalia yang diharapkan duduk dalam Dewan.
  • Forum yang digunakan untuk membentuk Dewan.


Masa perintisan itu diperlukan untuk dapat menyajikan konsep tentang Dewan Kerajinan Nasional secara lengkap sehingga dapat lebih mempermudah persiapan tahap berikutnya.

Prinsip prinsip yang akan dituangkan dalam AD dan ART itu meliputi: nama, waktu dan kedudukan, sifat dan fungsi, azas dan tujuan, usaha, keanggotaan, kewajiban dan hak anggota, susunan, kewajiban dan wewenang pimpinan, dewan pelindung dan dewan pertimbangan, pengaturan tentang keuangan, musyawarah dan rapat-rapat, korum dan pengambilan keputusan serta ketentuan pembubaran dewan dan perubahan anggaran dasar.

Sementara itu disadari pula bahwa untuk menjamin lancarnya usaha organisasi profesional dan fungsional di bidang kerajinan, perlu ada hubungan yang erat dengan figur dan instansi yang terkait serta bertanggung jauab dalam pembinaan dan pengembangan, serta mempunyai fungsi dan wewenang di bidang kerajinan.

Pembicaraan pendahuluan dengan Departemen Perindustrian dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang bertanggung jawab dl bidang industri dan seni budaya dipimpin oleh Ny. Nani Soedarsono, SH dan akhirnya menghasilkan keputusan untuk menerbitkan Surat Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 3 Maret 1980 tentang Pembentuk dan Dewan Kerajinan Nasional.

Organisasi dan Tata Laksana

Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Perindustrian dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik lndonesia Nomor: 85/M/SK/3/1980 dan nomor 072 b/P/1980 tentang Pembentukan Dewan Kerajinan Nasional maka dapat dipahami bahwa keberadaan DEKRANAS diperlukan untuk mengemban tugas mengangkat derajat kehidupan perajin yang pada umumnya merupakan golongan ekonomi lemah. DEKRANAS diperlukan untuk menanarkan kepada dunia ekonomi potensi produk kerajinan yang bernilai seni budaya menjadi produk ekonomis dalam peluang bisnis di dalam maupun luar negeri. DEKRANAS mengemban tugas agar nilai seni budaya yang terkandung dalam ujud barang kerajinan sebagai salah satu manifestasi kepribadian dan identitas bangsa.

TUJUAN DEKRANAS

Sebagai organisasi swasta mitra pemerintah, maka DEKRANAS bertujuan:

  1. Menanamkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kerajinan bagi kehidupan sehari hari warga negara Indonesia yang bisa mempertahankan martabat manusia.
  2. Melestarikan kebudayaan lama dan asli serta membina penggunaan penemuan dan teknologi baru dalam rangka mengembangkan identitas budaya bangsa.
  3. Memperhatikan dan memperjuangkan kepentingan kepentingan pengusaha kecil / perajin dan seniman dengan mendorong semangat kewiraswastaan mereka.
  4. Ikut merumuskan pembinaan di bidang kerajinan dalam perundang undangan maupun kebijaksanaan pemerintah serta dalam program pendidikan nasional.

Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut DEKRANAS melaksanakan berbagai usaha meningkatkan dan memajukan kreativitas, daya cipta dan budaya serta ketrampilan di bidang kerajinan; mengembangkan potensi dan jenis kerajinan yang dapat menjadi sumber penghidupan; mempromosikan dan memasarkan hasil kerajinan; membantu meningkatkan kemampuan pengusaha kerajinan golongan ekonomi lemah dalam mutu, produksi dan pemasaran; dan menciptakan kode etik keahlian dalam kerajinan.

SUSUNAN ORGANISASI

  1. Dewan Kerajinan Nasional terdiri dari Dewan Kerajinan Nasional Tingkat Pusat yang dipimpin oleh Pimpinan Pusat yang dilaksanakan sehari-hari oleh Pimpinan Pusat Harian. Sementara itu ditingkat daerah dibentuk Dewan Kerajinan Nasional Tingkat Daerah.
  2. Dewan Kerajinan Nasional mempunyai pelindung.
  3. Kedaulatan organisasi ada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Musyawarah Nasional.
  4. Keanggotaan pada Dewan Kerajinan Nasional terdiri dari perorangan sebagai peminat, seniman, perajin, pengusaha, ahli, dan organisasi yang mempunyal kegiatan di bidang seni dan kerajinan.

Sebagai organisasi non pemerintah yang bergerak dalam pengembangan dan pembinaan kerajinan di tingkat nasional dan daerah, serta mewakili Indonesia pada forum internasional, maka dikembangkanlah wawasan kelembagaan dengan penopang penopang yang diperlukannya.

Dalam rangka Iebih memantapkan infrastruktur kerajinan DEKRANAS telah mendorong berdirinya : Yayasan Tiara Indah yang memusatkan perhatian pada promosi dan pemasaran barang kerajinan di dalam maupun di luar negeri, Yayasan Disain Indonesia yang bergerak dalam bidang kerajinan, Yayasan Bina Usaha Kerajinan Indonesia yang bergerak dalam pembinaan pengelolahan usaha kerajinan, dan Himpunan Perajin Indonesia yang menghimpun dan membina perajin dan pengusaha kerajinan.

Dari pihak Departemen Perindustrian juga telah dimantapkan infrastruktur pengembangan kerajinan dan industri kecil dalam bentuk Lingkungan Industri Kecil (LIK), Sentra sentra kerajinan, dan Balai Latihan yang memberikan pendidikan dan latihan.

KEPENGURUSAN DEKRANAS

Karena DEKRANAS itu adalah ujud kehendak dari berbagai pihak pemerintah, masyarakat maupun organisasi masyarakat, maka pada Dewan tersebut duduk unsur-unsur Pemerintah, Organisasi kemasyarakatan, tokoh-tokoh kebudayaan, kesenian serta unsur-unsur penting lain. 

Kekhususan yang terpancar dari kehadiran DEKRANAS adalah selain memlhki AD/ART juga karena kehadirannya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Perindustrlan dan Menteri Pendudukan dan Kebudayaan

Nomor : 85/M SK/3/1980

Nomor : 072 b/P/l980 tanggal 3 Maret 1980.

Dalam usia 13 tahun, pimpinan kepengurusan DEKRANAS terdiri dan Ketua Kehormatan, Ketua Umum, Para Ketua, dan Wakil Ketua, Sekretaris Jenderal dan Bendahara. Ketua Umum diputuskan untuk dijabat oleh seorang figur nasional yang memang memiliki tanggung jawab dan menjadi panutan masyarakat untuk menxejahlerakan kehidupan bangsa dan mengangkat martabat nilai pribadi/budaya dan identitas bangsa yaitu istri wakil Presiden Republik Indonesia.

Namun karena pada saat menghadap memohon kesediaannya, Ibu Tien Soeharto melimpahkan kepada lsteri Wakil Presiden. Dengan demikian Pimpinan Kepengurusan adalah Ketua Kehormatan Ibu Tien Soeharto; Ketua Umum Periode 1980–1983 adalah Ibu Nelly Adam Malik; Periode 1983 –1988 adalah Ibu Karlinah Wirahadikusumah; Periode 1988–1993 adalah Ibu E.N. Soedharmono. Salah satu pemrakarsa dan pendiri terus mendampingi DEKRANAS sedangkan para Ketua yang terdiri dan para Dirjen di lingkungan Departemen Perindustrian dan Departemen P & K berganti.

Dengan dipayungi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 537/5038/Sospol tanggal 15 Desember 1981 telah dibentuk organisasi DEKRANAS Daerah yang susunannya diangkat oleh Ketua Umum DEKRANAS atas usulan Isteri Gubernur sebagai Ketua DEKRANAS Daerah (DEKRANASDA).

 

Copyright © 2020 Dewan Kerajinan Nasional, All rights reserved.